Oleh: Muhammad Sufyan A. (Dosen Ilmu Komunikasi Telkom University)

Adakah korelasi antara infrastruktur bidang olahraga dengan laju pembangunan Indonesia kita tercinta? Ada baiknya jawaban direpresentasikan dalam bentuk contoh konkrit cakupan global, agar bukan sekedar meyakinkan, tapi juga menggugah.

Pada Olimpiade 2012 di London, Inggris yang diikuti 10.500 dalam 26 cabang olahraga, peringkat lima besar berturut-turut Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Rusia, dan Korea Selatan.

Empat tahun kemudian, dalam Games of the XXXI Olympiad alias Olimpiade Rio, Brasil, 2016 pada Agustus lalu, rangking lima besar adalah Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.

Mari simak sekilas. Ada korelasi tercuat erat antara negara yang berprestasi dari sisi olahraganya dengan kemajuan dari sisi ekonomi dan pertahanannya. Siapa yang menyangsingkan status negeri adidaya Amerika Serikat karena memegang seluruh kendali sistem pertahanan mutakhir? Atau, agar terasa dekat sesama negeri Asia…siapa bisa mengelak bahwa dalam sistem ekonomi apapun di seluruh dunia, pastinya ada produk buatan Tiongkok.

Suasana penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat yang meriah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion ini dibangun sejak tahun 2008 dan digunakan dalam pembukaan dan penutupan PON. (Foto: Pon-peparnas2016jabar.go.id)

Suasana penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat yang meriah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion ini dibangun sejak tahun 2008 dan digunakan dalam pembukaan dan penutupan PON. (Foto: Pon-peparnas2016jabar.go.id)

Maka itu, tak perlu heran jika kemudian olahraga di kelima negara itu bukanlah program parsial. Tidak sekedar hit and run, digalakkan hanya ketika menjelang sebuah turnamen olahraga akan dihelat. Seluruhnya terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sejak bocah.

Anda kenal Lin Dan, sang juara badminton legendaris dari Tiongkok? Kita hanya mengenal puncak prestasinya semata yakni pebadminton dengan dua kali juara dunia, serta masing-masing lima kali All England dan Juara Dunia.

Tapi tak banyak yang tahu, bahwa di negara tersebut, pemerintah mendirikan banyak sarana prana olahraga dengan mendorong sejak rakyatnya sejak balita ikut bagian. Lin Dan sudah sejak usia lima tahun masuk sekolah olahraga.

“Latihan tersulit dan paling ditakuti ketika masuk di usia balita adalah tulang sendi ditekan agar otot bahu kuat. Pelatih meminta merentangkan kaki, sementara badan bagian atas tegak dan pelatih saya menekan bahu,” tulisnya dalam buku autobigrafinya, Until The End of The World (2012).

Dengan pola seterpadu itu, maka semua pihak memang benar-benar terlibat sedari awal. Termasuk di bidang anggaran. Yuwen Wu, editor BBC, dalam tulisannya pada 8 Agustus 2012 lalu menyebutkan, betapa mahalnya harga sekeping emas Olimpiade.

“Antara tahun 2000 dan 2004, anggaran tahunan olahraga Tiongkok sebesar lima milyar yuan atau US$785 juta. Jadi, jumlah anggaran dalam empat tahun itu lebih dari US$3 miliar dan hasilnya memperoleh 32 emas di Olimpiade Athena. Kalau dihitung, nilai tiap medali emas adalah 600 juta yuan atau sekitar US$94 juta (Rp1,31 triliun,red),” tulisnya. Wow!

Contoh baik lain datang dari Jerman. Dengan jumlah penduduk 82 juta jiwa, seperti dikutip Wikipedia.org, maka 27 juta (33%) penduduk Jerman menjadi anggota klub olahraga serta 12 juta (14,6%) lainnya bermata pencarian dari olahraga.

Tak hanya sampai sana. PSSI-nya Jerman, yakni Deutscher Fubball Bund (DFB), memiliki anggota alias pesepakbola profesional dan amatir terbesar di dunia yakni 6,3 juta anggota atau hampir 10% rakyat Jerman dalam kesehariannya terlibat olahraga. Baik Tiongkok dan Jerman mungkin menerapkan ini karena akses ke infrastruktur olahraga tidak pernah menjadi isu.

Maka itu, rasanya menjadi tak berlebihan jika spirit membangun sarana prasarana olahraga diimplementasikan di Indonesia. Termasuk di Jawa Barat, yang belum lama ini menghelat dua pesta olahraga terbesar Indonesia, Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV 2016 medio September-Oktober 2016 lalu.

Sebelum digelar pun, tepatnya awal September 2016, Jawa Barat telah memiliki infrastruktur olahraga berupa lima stadion sepakbola standar internasional yang selain memenuhi kaidah global, juga memiliki tongkrongan megah dan keren.

Kelimanya adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA) di Gedebage, Kota Bandung, Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, Stadion Pakansari di Cibinong, Kab. Bogor, Stadion Patriot di Kota Bekasi, dan Stadion Wibawa Mukti di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Meski masih mikroskopis, spirit semacam negara maju dalam pengembangan sarana prasana olahraga yang memasyarakat dan terintegrasi sudah dirintis Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) beserta kepala daerah di lokasi tersebut.

Stadion GLBA, misalnya. Saat akan mewujudkannya, bakal lokasi memiliki tanah basah seluas 16,9 hektar. Namun karena tekad kuat, akhirnya stadion bertaraf internasional seluas 5,2 hektar itu  bisa rampung pula. Belum soal anggaran. Gubernur Aher sangat mendukung dengan memunculkan kolaborasi kuat dengan Pemerintah Kota Bandung dalam pendanaannya.

Beban biaya pembangunan sebesar Rp 545 miliar berhasil dikumpulkan melalui skema sharing Pemrov Jabar dengan Pemkot Bandung dengan rasio 60 : 40 . Dengan semangat kerjasama, stadion berkapasitas 38.000 kursi penonton  yang mulai dibangun 2009 itu bisa soft launching pada 9 Mei 2013 dengan mengantungi Football Stadium Technical, Recommendation Requirements, FIFA Safety Guidelines alias berstandar FIFA.

Stadion Pakansari yang  berkapasitas 30.000 penonton juga berdiri. Total biaya pembangunannya mencapai Rp 525 miliar. Sumber dananya didapat bantuan Pemprov Jawa Barat, APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, dan APBN. Stadion ini memiliki fasilitas berupa lapangan standar FIFA,media center, ruang VVIP dan lintasan atletik. Selain itu penonton yang menyaksikan dari tribun barat dan timur tak perlu khawatir akan musim hujan, karena seluruh tribunnya tertutup atap.

Stadion Si Jalak Harupat dibangun Januari 2003 dan  diresmikan pada hari jadi Kabupaten Bandung ke 364 tanggal 26 April 2005 oleh Ketua Umum KONI Pusat saat itu, Agum Gumelar. Si Jalak Harupat, yang pembangunannya menelan biaya Rp 67,7 miliar,  merupakan salah satu stadion di Indonesia yang dapat menggelar laga internasional (seperti pada Piala AFF 2008) karena sudah mendapat sertifikat A dari AFC.

Stadion Patriot  awalnya  dibangun tahun 1980 dengan kapasitas 5.000-10.000 penonton. Sejak 2011, stadion yang menjadi markas Klub Persipasi Bekasi itu ditingkatkan menjadi stadion bertaraf internasional. Proyek pembangunan stadion  di atas lahan seluas 9,1 hektare ini menghabiskan dana  sebesar Rp 450 miliar, yang lagi-lagi berasal dari skema sharing bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan APBD Kota Bekasi secara bertahap.

Kemegahan juga bisa dilihat di Stadion Wibawa Mukti. Berdiri di atas lahan seluas 20,3 hektare, stadion  berkapasitas 32.000 itu dibangun dengan biaya Rp 530 miliar –juga tercakup bantuan Pemerintah Provinsi. Proses pembangunan meliputi seluruh bagian stadion, termasuk melengkapi venue di lingkungan stadion tersebut seperti atletik hingga gedung serbaguna.

Selain sepakbola, jangan lupakan pula arena pacuan kuda skala internasional di Legokjawa, Kabupaten Pangandaran. Arena BMX di Kabupaten Ciamis, GOR pencaksilat-futsal-tenis meja di ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan banyak lagi. Dan, sebut saja tiga tahun silam, infrastruktur olahraga memadai ini belum hadir menyapa warga Jawa Barat….

 

Fenomena Destruksi Citra

Sekalipun demikian, di tengah hadirnya berbagai lesat infrastruktur tadi, kita menyaksikan tetiba riuh nyaring tagar #PONJabarKacau di media sosial ketika pertandingan jalan beberapa hari. Umpama perisakan, tagar tersebut kian ganas menghujam manakala potongan video (parsial) kericuhan semifinal Polo Air Putra mengelindap dari satu grup komunikasi instan ke lainnya.

Sontak saja, tanpa melihat utuh kronologis, alih-alih berkeinginan mencari data pembanding sebagai sebuah proses tabayyun, konklusi dihujamkan bak ketok palu hakim: Jawa Barat tak becus menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX, 17-29 September 2016.

Sulit kemudian menawarkan nalar sederhana. Setelah terakhir kali PON diadakan di Jabar 51 tahun silam sekaligus belum tentu ada 51 tahun ke depan, maka siapapun orangnya, pasti lebih memiliki tekad teguh menghantarkan hajat olahraga akbar terbaik yang pernah ada di negeri ini.

Faktanya, situasi tambah pelik ketika dikaitkan dengan keterlibatan TNI dalam kerusuhan semifinal Polo Air tersebut. Makin digosok makin sip pun terjadi ketika Chief De Mission yang juga Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo dimutasi –dan dianggap hukuman.

Judgement, baik dari media massa/sosial/publik, seolah sudah digodamkan hanya dari sebuah kejadian semata. Maka itu, sejatinya sebuah fenomenologi telah menantang di depan mata.

Fenomena bahwa betapa mudahnya opini tergiring ketika fakta jelek (padahal tidak utuh) muncul dan kemudian diresonasikan. Berulang ditayangkan media massa, diteruskan dari satu medium ke medium lainnya di media sosial, hingga gelinding negatif citra terbentuk kuat.

Padahal, data Bidang Pertandingan PON XIX 2016 sepekan setelah pelaksanaan, dari 318 dari 756 pertandingan final yang sudah dilaksanakan, dinamika potensi rusuh terjadi pada sejumlah pertandingan saja: Polo air, wushu, bola basket, sepakbola, futsal, hoki indoor, dan atletik.

Data dari laman Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 23 September 2016 menunjukkan, apabila dikalkulasikan “Jumlah Pertandingan yang Berlangsung Aman” dengan “Jumlah Pertandingan yang Mengalami Gesekan Fisik” adalah 1338 berbanding 6 (1338:6). Atau, dengan kata lain, hanya terjadi 0,42% gesekan selama proses PON XIX Jabar.

Di sisi lain, Pangdam III Siliwangi ditunjuk sebagai Ketua Kontingen ini pun sebenarnya hal yang lumrah. Jawa Barat saat PON Kalimantan Timur juga menunjuk Pangdam III Siliwangi sementara PON Riau dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Hal serupa dilakukan kontingen lain, dan ini sudah terjadi sejak lama. Unsur muspida provinsi-lah yang kerap menjadi ketua kontingen. Apalagi, dari sisi kronologis, Pemprov Jabar dan PB PON tidak pernah mengintervensi karena seluruhnya diberikan kepada KONI daerah.

Dari prosesnya, KONI Jawa Barat sebelum pelaksanaan PON XIX Jawa Barat, dari seluruh pengurus inti KONI dan atau Pengprov (Pengurus Provinsi) cabang olahraga sepakat menunjuk Pangdam III Siliwangi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan logis di dalamnya.

Secara filosofis, PB PON yang dipimpin Gubernur Jawa Barat sejatinya hanya bersifat mengatur administrasi PON. Sementara terkait teknis di lapangan, terutama wasit dan tehnical delegate adalah di luar pembinaan PB PON, karena domain pengurus besar olahraga dan KONI pusat.

Dalam sisi proses harian, seluruh ketua kontingen (Chief De Mission/CDM) rutin melalukan pertemuan tiap pagi guna membahas seluruh proses yang terjadi. Ruang rapat CDM ini disandingkan Ruang Dewan Hakim dan Ruang Panwasrah (Pengawas dan Pengarah) dari KONI pusat.

Artinya, seluruh masukan apalagi protes sudah disediakan medium yang sangat luas sekaligus komprehensif. Sekira tidak tuntas di ruangan CDM, maka tiap provinsi  bisa mengajukan banding ke perlengkapan PON lebih tinggi yakni Dewan Hakim dan Ruang Panwasrah.

Namun di lapangan, sekali lagi, suka tidak suka, fenomonologi destruksi citra ini tercipta kuat dan menjadi tantangan di ranah public relations tanah air mutakhir; Betapa mudahnya citra general diobrak-abrik publik hanya berbekal sebuah kejadian kecil yang disajikan tak utuh.

Betapa malas dan enggannya masyarakat Indonesia dalam mencari data pembanding, mencari second opinion atas sebuah kejadian negatif, dan bahkan lebih suka menjadi bagian “kompor” yang menukikkan suasana. Konfirmasi tidak, senangnya provokasi.

Bagaimana strategi komunikasi yang harus dilakukan menghadapi kondisi kekinian publik Indonesia? Apakah cara lama model public relations masih aktual diberlakukan? Bagaimana cara menjaga opini bahwa Indonesia terus membangun, berbenah segala sektor termasuk di infrastruktur olahraga?

 

Pendekatan Teorema

Ada tiga “pisau” pembahasan yang akan penulis sodorkan guna mengetahui mengapa fenomenologi di atas bisa tercipta.

Pertama, dari sisi efek komunikasi massa yang terdiri dari teori  powerful effects theory, minimalist effects theory, dan cumulative effects theory. Kedua, dari sisi proses komunikasi dengan penerapan teori peluru. Dan ketiga, dari sisi penerapan model eksisting public relations terhadap media massa (media relations) .

Kita mulai yang pertama. Powerful Effects Theory berpijak dari kondisi bahwa generasi pertama sarjana komunikasi memandang media massa memiliki pengaruh langsung dan mendalam terhadap seseorang –diasarkan buku penting tahun 1922 karya Walter Lippmann berjudul “Public Opinion”.

Lippmann berargumen, kita memandang dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagai “gambaran di benak kita”. Teori dampak kuat yang dikaitkan Lippmann dengan media massa adalah pendahuluan munculnya powerfull effects theory yang dikembangkan beberapa tahun kemudian.

Pada titik ekstrem, teori ini mengasumsikan bahwa media dapat menyuntikkan informasi, ide, bahkan propaganda ke publik. Para sarjana komunikasi pendukung teori ini mengatakan, liputan koran dan dukungan pada kandidat politik akan ikut menentukan hasil pemilu.

Para sarjana awal ini tidak melihat bahwa metafora jarum suntik terlalu sederhana. Mereka secara keliru berasumsi bahwa individu adalah pasif. Namun faktanya, mengacu teori ini, individu itu membaca, mendengarkan, dan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Bahkan jika mereka memandang dengan cara yang sama, orang-orang itu mendapat informasi dari banyak media, sehingga menerima banyak pandangan beragam. Selain itu, ada skeptisme di antara konsumen media massa yang tampak dalam ungkapan “Anda tidak bisa percaya kepada hal-hal yang Anda baca di koran”. Orang-orang bukannya tidak berpikir atau tidak kritis.

Powerfull effects theory juga-lah yang membuat publisher Hollywood garuk-garuk kepala. Dahulu mereka menganggap sampul majalah yang menampilkan selebriti akan menjadi alat promosi yang ampuh film baru.  Seorang pengamat media, Sean Smith, menulis di majalah Newsweek:

“Kisah cinta Jennifer Lopez – Ben Affleck menghasilkan banyak uang bagi US Weekly yang terjual jutaan eksemplar karena menampilkan keduanya di halaman cover, namun Sony rugi jutaan dolar karena menampilkan keduanya di cover majalah Gigli,katanya.

Hal ini mengejutkan, baik bagi tim publisitas studio maupun dunia media massa. Selama bertahun-tahun diyakini bahwa dengan menampilkan foto selebriti pada sampul majalah, maka orang akan lebih tertarik untuk menonton filmnya. Logika itu ternyata tidak selamanya benar!

Selanjutnya, minimalist effects theory. Ini terjadi ketika antusiasme ilmuwan komunikasi terhadap model jarum suntik mulai berkurang setelah muncul dua studi masif terhadap perilaku pemilih. Satu di Erie Country pada 1940 dan yang lainnya di Elmira, New York pada 1948.

Studi yang dipimpin sosiolog Paul Lazarsfeld dari Columbia University tersebut merupakan tes ketat pertama atas efek media terhadap pemilu. Lazarsfeld melakukan penelitian pada 600 orang selama beberapa kali untuk mengetahui bagaimana mereka memandang kampanye media tidak mempunyai efek secara langsung. Dari kajian itu, muncul derivatif teorema sebagai berikut:

a. Model Alur Dua Langkah

Sarjana pendukung teori minimalis menyusun model alur dua langkah untuk menunjukan pemilih tidak  terlalu dimotivasi media daripada orang yang mereka kenal secara pribadi dan mereka hormati. Orang-orang ini disebut opinion leader (pemimpin opini) antara lain adalah ulama/pendeta, guru, dan tokoh masyarakat.

Model alur dua langkah yang menggantikan model jalur suntik menunjukan, apapun efek media terhadap mayoritas populasi, efek itu akan disalurkan melalui pemimpin opini. Setelah riset komunikasi massa makin canggih, model dua langkah ini dikembangkan menjadi model alur banyak langkah (multistep flow) untuk mencangkup jaringan kompleks dari hubungan sosial yang mempengaruhi individu.

b. Status Conferral

Para ilmuwan ilmu komunikasi penganut paham minimalis mengakui, media massa membuat suatu isu atau artinya seseorang bisa menonjol dengan memberi mereka liputan yang luas. Sebaliknya, isu dan tokoh yang  diabaikan akan tenggelam.

Profesor Maxwell McCombs dan Don Shaw mendeskripsikan status conferral sebagai bagian agenda-setting di tahun 1972. Mereka mengatakan, media tidak memberi tahu orang tentang what to think, tetapi memberi tahu mereka tentang what to think about. Ini perbedaan besar.

Dalam meliput kampanye politik, kata McCombs dan Shaw, media memilih isu mana atau topik apa yang akan diberi perhatian utama dan karenanya mereka ikut menentukan agenda kampanye. “Kemampuan mempengaruhi perubahan kognitif di kalangan individu,” kata McCombs dan Shaw.

c. Narcotizing Dysfunction

Teori ini menilai media massa jarang memberikan semangat kepada publik untuk bertindak, seperti berangkat memberi suara dalam pemilu. Sebaliknya, media mendorong orang- orang menjadi pasif. Efek inilah yang disebut narcoticizing dysfunction. Hal tersebut didukung studi yang menemukan bahwa banyak orang “kekenyangan” dengan jumlah berita dan informasi yang mereka terima, sehingga mereka cenderung meninggalkan keterlibatan dalam isu publik.

Efek ini terjadi ketika masyarakat mendapat begitu banyak informasi mengenai subjek tertentu dari media massa. Misalnya isu mengenai kemiskina. Mereka merasa bahwa dengan mendapatkan informasi yang cukup, berarti mereka sudah ikut peduli meski tidak melalukan sesuatu.

Teori terakhir yakni cumulative effects theory, yaknipandangan media massa tidak mempunyai efek secara langsung yang kuat, tetapi efek itu justru akan terus menguat seiring berjalannya waktu. Efek kumulatif menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghindari media massa karena sudah sangat menyebar. Bahkan dalam beritapun ada redundansi, yang mana semua media mengarahkan perhatiannya pada kejadian yang sama.

Cumulative effects theory dari Noella-Neumann memberikan implikasi menggelisahkan. Ia mengatakan, media yang walaupun tampak beragam, justru mengurangi keragaman pertimbangan publik terhadap suatu isu.

Noella-Nuemann mendasarkan pengamatannya tersebut pada psikologi manusia. Menurutnya, orang-orang yang merasa dirinya menganut sudut pandang mayoritas akan berbicara lantang. Orang yang menganggap mereka penganut sudut pandang minoritas cenderung tidak banyak bicara, atau bahkan membisu.

Untuk menunjukkan teorinya yang menarik ini, Noella-Neumann menciptakan model spiral kekerasan, yang mana pandangan minoritas diintimidasi untuk bungkam. Model ini juga menimbulkan keraguan terhadap konsep libertarian yang menyatakan bahwa media massa menyediakan tempat  dimana ide-ide yang saling berkonflik akan bertarung secara adil dan semua ide itu mendapat perhatian yang setara.

Kedua, dari sisi proses komunikasi, teori peluru atau jarum suntik mengasumsikan bahwa komunikator (baca: media massa) digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya daripada audiens. Teori ini memiliki banyak istilah lain seperti hypodermic needle theory (teori jarum suntik), bullet theory (teori peluru), dan atau transmition belt theory (teori sabuk transmisi). Satu benang merah yang kuat dari teori ini adalah penyampaian pesannya hanya satu arah dan mempunyai efek yang sangat kuat terhadap komunikan.

Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat

menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang segera dan langsung itu sejalan dengan pengertian stimulus-respon yang mulai dikenal sejak penelitian dalam psikologi tahun 1930-an.

Model jarum suntik pada dasarnya aliran satu tahap, yaitu media massa langsung kepada  khalayak sebagai mass audience. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan media memiliki kekuatan sangat perkasa, sedangkan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa.

Teori ini mengasumsikan seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya (pasif). Publik sama sekali tidak memiliki kekuatan menolak informasi setelah ditembakkan oleh media massa, layaknya dibius melalui jarum suntik.

Ketiga, dari sisi model eksiting public relations dengan media massa,adaempat model yang ditawarkan Grunig (1992) yakni sebagai berikut:

  1. Press Agentry/Publicity

Press agentry/publicity ditujukan untuk kepentingan propaganda. Komunikasinya satu arah, pesannya sering kali tidak lengkap, bahkan terdistorsi atau hanya sebagian saja yang mengandung kebenaran.

Komunikasi dipandang sebagai mengatakan (telling), bukan mendengarkan (listening). Press agentry/publicity sangat fokus pada publisitas yang melahirkan ungkapan any publicity is good publicity. Modelnya adalah sebagai berikut:

1

 

  • Public Information

 

Tujuan utama public information adalah diseminasi atau penyebarluasan informasi. Komunikasinya satu arah dan tidak perlu dengan cara persuasif. Sebagaimana model press agentry, model public information bersifat satu arah (one way) dan hanya fokus pada output, bukan pada pencapaian outcomes. Modelnya adalah sebagai berikut:

 

2

 

 

 

 

  • Two Ways Asymmetric

 

Model ini ditujukan untuk persuasi secara ilmiah. Komunikasinya bersifat dua arah dengan efek-efek tak berimbang. Modelnya adalah sebagai berikut:

 

3

 

 

 

  • Two Ways Symmetric

 

Model ini bertujuan memperoleh saling pengertian (mutual understanding), sedangkan komunikasinya bersifat dua arah dengan  efek-efek yang seimbang. Modelnya adalah sebagai berikut:

 

4

Lebih jelasnya, model-model hubungan PR dapat disimpulkan pada table di bawah ini:

Characteristic Models
Press Agentry/Publicity Public Information Two-Ways Asymmetric Two-Ways Symmetric
Purpose Propaganda Disseminati-on of Information Scientific Persuasssive Mutual Understanding
Nature of Communication One-Way; Complete Truth not Essential One Way; Truth Important Two-Ways:Imbalanced Effects Two-Ways: Balanced Effects
Communication Model Source >> Receiver Source >> Receiver Source>>Receiver<<Feed-back Group>>Group<<feedback
Where Practiced Today Sports, Theatre, Products Promotion Government, Non-Profit Associations, Business Competitive Business; Agencies Regulated Business Agencies

 

Dua Strategi Komunikasi Terkait Infrastruktur

Melihat uraian pada prolog serta pembahasan di atas, maka fenomenologi mengacu studi kasus PON XIX di atas adalah proses terjadinya peneguhan teori status conferal sekaligus narcotizing dysfunction dengan cumulative effects theory.

Bahwa masyarakat akan menerima sekaligus memikirkan sesuatu yang diberikan media massa/media sosial (what to think about), alih-alih mereka berusaha memikirkan sebuah peristiwa (what to think) secara baik dan benar adanya.

Di sisi lain, sekalipun helatan PON ini relatif langka karena sudah 51 tahun tak diselenggarakan di Jawa Barat (dan belum tentu digelar setengah abad ke depan), maka suntikan spirit relatif tidak diberikan media massa sebagai komunitas media massa.

Umumnya, media massa menjadi jarang memberikan semangat kepada publik untuk bertindak dan berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan PON tersebut. Sebaliknya, ada beberapa yang nyata melakukan, media mendorong orang menjadi pasif cenderung apatis.

Bahkan dalam penayangan beritapun kerusuhan pun diterapkan strategi redundansi, yang mana semua media mengarahkan perhatiannya pada kejadian yang sama dan berulang terus. Karenanya, sebagai implikasi turunannya, media massa/sosial pun telah jelas melakukan teori jarum suntik yakni

komunikator digambarkan lebih pintar dan juga lebih segalanya daripada audiens.

Situasi ini diperumit dengan strategi model public relations yang masih berada di tataran press agentry dan press information. Press agentry dikarenakan komunikasi dipandang sebagai mengatakan (telling), bukan mendengarkan (listening), serta sangat sangat fokus pada kuantitas publisitas –sehigga melahirkan ungkapan any publicity is good publicity.

Ini setali tiga uang dengan model bisnis press information, yang manaprosesdiseminasi atau penyebarluasan informasi bersifat satu arah dan tidak perlu dengan cara persuasif. Yang dilakukan lebih banyak sesuai selera pelaku humas, bukan keinginan audiens.

Untuk itulah, sebagai sebuah penawaran solusi, kiranya ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai sebuah strategi komunikasi terkait infrastruktur Indonesia.

Pertama, memperluas konsep dan strategi minimalist effects theory model alur dua langkah. Bahwa audiens sebenarnya tidak  terlalu dimotivasi media daripada orang yang mereka kenal secara pribadi dan mereka hormati. Audiens sangat bisa dipengaruhi tokoh di lingkungannya.

Orang-orang ini disebut opinion leader (pemimpin opini) antara lain adalah ulama/pendeta, guru, dan tokoh masyarakat.  Model alur dua langkah yang menggantikan model jalur suntik menunjukan, apapun efek media terhadap mayoritas populasi, efek itu akan disalurkan melalui pemimpin opini.

Karena itulah, sebagai sebuah tawaran solusi, maka menggandeng media massa saja tidak cukup. Harus pula merangkul opinion leader di masyarakat, dari mulai ulama/pendeta, pimpinan ormas, guru, tokoh masyarakat, bahkan selebgram hingga twetseleb.

Mereka yang punya pengikut, apalagi dalam suara signifikan, haruslah diajak bicara dan diberi pemahaman betapa pentingnya menjaga persepsi dan opini positif akan proses pembangunan infastruktur fisik olahraga seperti dicontohkan dalam helatan PON Peparnas Jabar 2016.

Kedua, menumbuhkan konsep powerfull effects theory yakni bahwa individu sebenarnya aktif. Mengacu teori ini, individu itu membaca, mendengarkan, dan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Bahkan jika mereka memandang dengan cara sama, orang-orang itu mendapat informasi dari banyak media, sehingga menerima banyak pandangan beragam.

Jadi, kita perlu perkuat sisi nalar literasi diantara konsumen media massa yang ada dalam ungkapan “Anda tidak bisa percaya kepada hal-hal yang Anda baca di koran”. Orang-orang berpikir kritis selama ada daya pendorongnya.

Pendorong dalam kontek ini haruslah dilakukan praktisi public relations, terutama di pemerintahan pada umumnya dan khususnya terkait departemen pekerjaan umum/bina marga.

Apapun anggapan miring, haruslah dicarikan data pembanding yang faktual dan disajikan lengkap dan utuh, sehingga daya nalar bawaan orang tetap terjaga dengan baik. Jangan alergi dengan kritik dan masukan yang ada, namun jadikan itu pendorong agar terus menggali dan menyajikan informasi pembanding yang lebih lengkap dan lebih masuk akal.

Jika dua hal ini sudah dilakukan, maka dengan sendirinya model public relationstwo ways symmetric akan terjadi. Proses diseminasi informasi akan melahirkan saling pengertian (mutual understanding), sehingga fenomonologi destruksi citra yang menguat belakangan bisa tereliminir. (**)

 

DAFTAR PUSTAKA

Darmastuti, Rini.2012.Media Relations : Konsep, Strategi, dan Aplikasi.ANDI Group : Yogyakarta

Kriyantono, Rahmat, S.Sos.,M.Si.2008.PR Writing : Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat.Kencana Media Group : Jakarta

Vivian, John.2008.Teori Komunikasi Massa.Kencana Media Group : Jakarta

Yosal, Iriantara.2006.PR Writing : Pendekatan Teoritis dan Praktis.Simbiosa Rekatama Media : Bandung

Yosal, Iriantara.2008.Media Relations : Konsep, Pendekatan, dan Praktik.Simbiosa Rekatama Media : Bandung

 

 

Muhammad Sufyan A.  (Adalah Dosen Ilmu Komunikasi Telkom University, sekaligus Kabid Kemitraan Perhumas BPC Bandung, anggota PWI Jawa Barat, dan Kabid Humas Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Jabar)